Komnasbpklhnews.com KAB. KARAWANG, — Sebanyak 67 desa dari 25 kecamatan di Karawang, Jawa Barat bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak secara digital pada 22 November 2026 mendatang.
Untuk menopang perhelatan ini, pihaknya menyiapkan anggaran sebanyak Rp 6,7 miliar yang bersumber dari bantuan keuangan. Jumlah ini mengalami efisiensi dari sebelumnya Rp 12,7 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Syaefullah, mengungkapkan bahwa seluruh persiapan basis data hingga sosialisasi di tingkat kecamatan telah dimulai sejak April 2026 lalu.
Adapun pendaftaran calon kepala desa akan resmi dibuka mulai 5 September 2026, disusul pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru pada awal Oktober.
“Semuanya kita rencanakan digital. Total ada 438 TPS, di mana per TPS disediakan dua bilik suara yang masing-masing disetting untuk maksimal 500 pemilih. Data pemilih di tiap bilik sudah terkunci secara sistem, jadi tidak bisa menyeberang ke bilik lain,” ujar Syaefullah di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Selasa (18/8/2026).
Menjawab kekhawatiran publik soal potensi peretasan dan kebocoran data, Syaefullah menegaskan bahwa sistem pemilihan di TPS dioperasikan secara penuh tanpa jaringan internet (offline).
Prosedur transparansi pun tetap diterapkan ketat seperti pemilihan konvensional.
“Data ini sifatnya offline hanya di TPS tersebut untuk mengantisipasi kebocoran. Layar tab akan diperlihatkan dalam keadaan kosong sebelum digunakan dan diamankan menggunakan kata sandi khusus,” jelasnya.
Syaefullah menambahkan, penggunaan sistem digital ini justru disambut positif oleh pemilih lansia berdasarkan hasil uji coba lapangan di beberapa wilayah seperti Banyusari.
Menurutnya, memilih lewat layar sentuh jauh lebih praktis dan ramah pengguna dibanding melipat kertas suara berukuran besar. Adapun bagi pemilih difabel seperti tunanetra, panitia menyiapkan skema pendampingan resmi menggunakan surat kuasa dan KTP guna mencegah pengerahan suara atau manipulasi.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengakui adanya beban besar yang dipikul Karawang lantaran menjadi salah satu daerah pionir yang menerapkan Pilkades Digital secara menyeluruh.
“Berbeda dengan daerah lain yang hanya menerapkan secara parsial, Karawang ini hampir seluruhnya digital. Parameter kita memang diarahkan untuk menjadi percontohan nasional,” kata Ridwan.
Guna menjaga kelancaran dan kondusivitas pemilihan, tim tingkat kabupaten yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) disiagakan untuk memitigasi potensi kerawanan per tahapan termasuk di wilayah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumbo seperti kawasan Klari, serta desa dengan kandidat lebih dari lima orang.
“Deklarasi damai dan penandatanganan pakta integritas juga akan segera digelar untuk mengunci netralitas seluruh aparat kecamatan, pemerintah desa, hingga panitia penyelenggara,” tandasnya.
(D-Hunter)
About the Author
