Komnasbpklhnews.com KAB.BEKASI, — Komite Nasional Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Hidup (Komnas B-PKLH) akan menggelar kegiatan Rapat Kerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kediaman Pimpinan Redaksi, di Cilampayan RT.11 RW.07 Desa Pasirtanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (24 Mei 2026).
Ini menjadi langkah strategis organisasi dalam merumuskan program kerja, dengan menampung berbagai masukan dan saran dari seluruh anggota guna mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang, baik itu di tahun 2026 maupun di tahun 2027 mendatang.
Raker yang di agendakan mulai sejak pukul 10.00 Wib itu bukan hanya membahas tentang evaluasi tahunan, tetapi juga menjadi momen strategis untuk refleksi, konsolidasi, serta perumusan arah pengembangan organisasi, baik secara internal, maupun etika profesi.
Topik utama yang mengemuka dalam diskusi adalah, penguatan kelembagaan melalui program jurnalistik, rencana pembentukan Kaperwil, Kabiro, yang masih kosong serta pelatihan lanjutan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan jurnalis.
Wakil Pimpinan Redaksi, Dedi Hunter, mengatakan, bahwa Komnas B-PKLH harus tampil sebagai wadah yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya, tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial semata.
“Ke depan, Komnas B-PKLH harus menjadi rumah yang memberi perlindungan dan mendukung kesejahteraan anggota, baik dari sisi profesionalitas maupun kehidupan sosialnya,” ujar Dedi, Jumat (22/05).
Lebih lanjut Dedi juga menjelaskan dalam rapat kerja nanti akan dilakukan pembahasan seputar dunia jurnalistik serta akan ditanamkan rasa tanggungjawab sebagai jurnalis terhadap penyajian berita untuk di konsumsi publik.
“Dengan adanya rapat kerja nanti, Dedi berharap agar anggota Komnas B-PKLH lebih solid lagi sehingga diharapkan memiliki program kerja efektif untuk mendorong hadirnya karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan profesional sehingga terciptanya wartawan-wartawan profesional yang secara langsung mendukung dan mengkritisi kebijakan Pemerintah agar lebih efisien, akuntabel dan transparan,” pungkasnya.
(D-Hunter)
About the Author
