Komnasbpklhnews.com
JAKARTA, – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan mengupayakan pembiayaan non-APBN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Untuk mendukung rencana tersebut, BGN akan menjajaki berbagai sumber pendanaan.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” kata Nanik usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (08/06/2026).
Nanik mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di suatu daerah, juga dapat dilibatkan dalam penyediaan fasilitas dapur MBG. Skema ini dinilai bisa jadi menjadi alternatif agar pembangunan dapur di daerah 3T, tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Baca Juga: Kejagung ungkap korupsi MBG, bos BGN untungkan yayasan afiliasi
Ia mencontohkan di Raja Ampat, terdapat dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina untuk melayani sekolah-sekolah, dengan jumlah siswa yang relatif terbatas.
Selain mencari sumber pembiayaan baru, BGN juga mulai melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembukaan dapur baru dan penghentian sementara pendaftaran.
BGN mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account yang tercatat. Namun, penataan ulang akan dilakukan karena sebaran dapur tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, BGN juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di daerah 3T. Menurut Nanik, sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit bisa menggunakan kantin sekolah sebagai penyedia MBG.
“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” ujar Nanik.
Setelah dilantik Presiden, Nanik mengatakan BGN akan mengevaluasi apakah target 63 juta penerima manfaat saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperkuat kualitas dapur MBG.
(D-Hunter/Red)
About the Author
